Friday, October 16, 2009

TUTOR JUNIOR IS MOVING HERE!!!

Tutor Junior, blog edukasi dengan alamat mula tutorjunior.wordpress.com ber-slogan Belajar Bersama Teman Sebaya ini, pindah domain ke alamat ini, tutorjunior.blogspot.com dikarenakan masalah kompabilitas. Dengan ini, blog tutorjunior.wordpress.com tidak akan lagi diupdate. Mohon maaf atas ketidaknyamanan teman-teman.

Mari sharing, belajar bersama teman sebaya, di Tutor Junior! :)

Kontroversi Pembagian Tabung Gas

KONTROVERSI PEMBAGIAN TABUNG GAS



BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Harga minyak dunia yang sempat mencapai US$110/barel membuat pemerintah RI tercekik karena harus menanggung subsidi bahan bakar minyak dan gas. Maka, lahirlah kebijakan untuk mengkonversi sumber energi dari minyak tanah menjadi gas (LPG) yang kemudian melahirkan kebijakan lainnya, yaitu pembagian tabung gas LPG dan kompor secara gratis kepada masyarakat. Kebijakan ini kemudian melahirkan kontroversi, dari mulai ledakan gas yang bocor sampai ketersediaan tabung gas yang sempat langka. Hal tersebut yang memancing rasa ingin tahu kelompok kami untuk meneliti dan mencari tahu kelebihan, kekurangan, dan solusi dari kebijakan ini.
1.2 Penjelasan Judul
Tabung gas yang kami maksud disini adalah tabung gas LPG 3 kg. LPG (Liquid Petroleum Gas) adalah jenis gas dalam bentuk cair yang digunakan sebagai bahan bakar.
1.3 Batasan Masalah
Penelitian ini terbatas pada lingkungan RT masing anggota, serta fakta-fakta yang terdapat di media massa dan internet.
1.4 Tujuan Penulisan
(1.4.1)         Mengetahui latar belakang kebijakan pemerintah membagikan tabung gas
(1.4.2)         Mengetahui kronologi proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan
(1.4.3)         Mengetahui kesiapan masyarakat menerima kebijakan ini
(1.4.4)         Mengetahui dampak positif dan negatif pembagian tabung gas
(1.4.5)         Mencari solusi dari dampak negatif pembagian tabung gas
1.5 Kegunaan
(1.5.1)         Merekomendasikan solusi atas dampak negatif pembagian tabung gas
(1.5.2)         Memperoleh informasi mengenai dampak positif dan negatif pembagian tabung gas
(1.5.3)         Memberikan solusi pada masyarakat 
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Latar Belakang Pemerintahan dalam Mengambil Kebijakan
Harga minyak dunia terus meningkat, sehingga subsidi untuk minyak tanah pun meningkat. Untuk menghemat APBN, minyak tanah pun dikonversi dengan gas (LPG), dimana kebijakan tersebut melahirkan kebijakan lain, yaitu pembagian tabung gas dan kompor secara gratis untuk mempercepat konversi minyak tanah menjadi gas.
Dasar Pelaksanaan konversi minyak tanah menjadi gas antara lain:
  1. Surat Menteri ESDM, No.3249/ 26/ MEM/ 2006, tanggal 31 Agustus 2006.
Perihal : Hasil rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin oleh Wakil Presiden mengenai diversifikasi Mitan ke LPG (Pertamina di tunjuk untuk melaksanakan Konversi Minyak tanah ke LPG bagi Konsumen rumah tangga).
  1. Surat Wakil Presiden RI No.20/ WP/ 9/2006 tanggal 1 September 2006.
Perihal : Konversi Pemakaian Mitan ke LPG
  1. Peluncuran pelaksanaan konversi Mitan ke LPG 3 kg oleh Wapres tanggal 08 Mei 2007 Jam 14.00 Wib di Kampung Makasar, Jakarta Timur.
Kebijakan pembagian tabung gas dan kompor ini tidak terlepas dari kebijakan konversi minyak tanah menjadi gas yang dilatarbelakangi oleh:
  1. Harga minyak dunia meningkat, sehingga subsidi minyak tanah meningkat.
  2. Ditaksir menghemat APBN hingga 17,5 trilyun rupiah.
  3. Gas alam di Indonesia melimpah.
  4. Gas alam yang dinilai lebih ramah lingkungan dari minyak tanah
2.2 Kronologi Pengambilan Kebijakan dan Pelaksanaannya
8 Mei 2007
Wapres Jusuf Kalla berjanji pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga tahun 2009.

8 Mei 2007
Program konversi minyak tanah ke LPG secara resmi diluncurkan Wakil Presiden M. Yusuf Kalla didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro (http://www.esdm.go.id, 8 Mei 2007).
8 Mei 2007
Penyerahan Tabung LPG dan Kompor Gas Gratis
WAPRES RI SERAHKAN PAKET ELPIJI 3 KG Jakarta , Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada tanggal 08 Mei 2007 menyerahkan secara simbolis kepada 10 kepala keluarga perwakilan masyarakat masing-masing berupa 1 tabung LPG 3 kg (beserta isi), 1 set kompor LPG satu tungku lengkap dengan selang dan regulatornya siap untuk dipakai dalam rangka konversi minyak tanah ke LPG .

23 Oktober 2007
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan kenaikan harga minyak dunia saat ini tidak akan berujung pada kenaikan harga BBM hingga 2009.

10 September 2007
Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2002 diperkirakan 1,5 juta orang meninggal akibat polusi dalam ruangan yang disebabkan pemakaian bahan bakar tradisional seperti kayu bakar. Di Indonesia, sekitar 74 persen penduduk masih menggunakan bahan bakar tradisional untuk keperluan memasak (IEA 2002).
Pemerintah menargetkan program konversi selesai dalam empat tahun. Padahal di banyak negara transisi ke energi yang lebih modern memerlukan waktu hingga puluhan tahun. Misalnya, di Amerika Serikat memerlukan hampir 70 tahun (1850-1920) dan di Korea waktu yang dibutuhkan hanya 30 tahun (1950-80) akibat adanya kemajuan teknologi (Barnes, Flas, dan Floor, 1997). Penduduk Brazil yang menggunakan elpiji sebanyak 16 persen pada 1960 menjadi 78 persen pada 1985, dan hampir seluruhnya pada 2004 (UN Millenium Project, 2005).

4 Januari 2008
Sumbangan subsidi pemerintah untuk pengadaan Minyak Tanah adalah mencapai 60% dari keseluruhan anggaran Subsidi BBM (40% sisanya terbagi ke dalam subsidi Premium, Solar dan Minyak Bakar).

17 Maret 2008
Pemerintah secara resmi meluncurkan program penghematan minyak tanah bersubsidi melalui pemakaian kartu kendali pada 2 April_2008. Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Ibrahim Hasyim di Jakarta, Senin (17/3), seperti dikutip dari Antara, mengatakan, peluncuran itu akan dilakukan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

21 Februari 2008
Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menegaskan pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga BBM dalam negeri meskipun harga minyak mentah di pasar internasional sudah menembus angka US$100 per barel. Ditegaskan, tidak ada opsi untuk menaikkan harga BBM tahun ini, namun pemerintah akan mempercepat konversi minyak tanah ke elpiji dan mengkaji pembatasan BBM.

21 Februari 2008
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah tetap pada posisi saat ini untuk mengajukan APBN perubahan 2008 kepada Panitia Anggaran DPR. Posisi pemerintah sampai saat ini adalah sesuai dengan yang disampaikan di APBNP, jadi dalam hal itu fungsi yang paling penting adalah dengan harga yang sama, jumlah subsidi tergantung dengan kuantitas konsumsinya.

24 Maret 2008
Ketua DPR Agung Laksono meminta adanya perubahan asumsi harga BBM atau subsidi terhadap BBM. “Perlu dipertimbangkan harga bahan bakar minyak atau subsidi BBM yang perlu dinaikan.”

24 Maret 2008
Kamar Dagang Indonesia (Kadin) mengusulkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Usulan itu disampaikan langsung Ketua Kadin MS Hidayat kepada Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro. Menurut Hidayat, kenaikan harga BBM yang realistis adalah sekitar 10 persen. Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance Indonesia (Indef) Fadhil Hasan menyatakan jika melihat kondisi sekarang, pemerintah lebih baik menaikkan harga BBM ketimbang kebijakan lain seperti pembatasan BBM dengan menggunakan kartu pintar atau smart card dan kebijakan tarif disinsentif listrik.

25 Maret 2008
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro menegaskan pemerintah akan berusaha menangani tingginya harga minyak dunia ini dengan pengelolaan di APBN perubahan 2008 dan penghematan. “Sampai saat ini belum ada pemikiran menaikkan harga BBM subsidi.”

25 Maret 2008
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan pemerintah seharusnya memang menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan anggaran negara. Kenaikan harga BBM dengan persentase sekitar 10%, misalnya, akan lebih dapat diterima masyarakat dibandingkan dengan beragam rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi yang diwacanakan pemerintah sebelum ini.

18 April 2008
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencemaskan kenaikan harga minyak mentah dunia yang terus melambung dalam beberapa waktu terakhir. “Tetapi kita tidak bisa begitu saja menaikkan BBM sekarang ini. Tidak bisa begitu saja baik menaikkan harga minyak tanah, premium, atau solar. Kita cari akal yang lain untuk tidak buru-buru menaikkan,” kata Presiden. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah mempertimbangkan kemungkinan menaikkan harga BBM menyusul tingginya harga minyak dunia yang mencapai US$115 per barel.


18 April 2008
Jakarta (Espos) Ketua DPR Agung Laksono menyatakan ketidaksetujuannya jika pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Jika saat ini pemerintah menaikkan harga BBM, dikhawatirkan semakin memberatkan ekonomi rakyat.
Harga minyak mencatat rekor sepanjang masanya di level US$117 pada Sabtu. Sejumlah negara sebenarnya sudah waswas ketika harga minyak menyentuh US$100 per barel dan mendesak OPEC menaikkan produksinya.

24 Agustus 2007
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta kepada Departemen Koperasi dan UKM RI untuk meninjau kembali kebijakan konversi minyak tanah (minah) dengan gas kepada masyarakat. Sebab, pembagian paket kompor dan tabung gas di kantong-kantong daerah miskin ternyata tidak berjalan efektif. Apalagi konversi tersebut dilaksanakan secara serta merta.

3 September, 2008
Akhirnya Pertamina membatalkan kenaikan harga tabung gas elipiji 15 kg sebesar  500 rupiah perkilogram perbulan.

14 September 2008
Menteri serta Dirjen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan penurunan harga BBM bersubsidi memungkinkan.

15 September 2008
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusut tuntas kerugian negara dari penerimaan gas periode 2001-2007 sebesar Rp 30 triliun. Perhitungan itu berdasarkan laporan penerimaan gas dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) sejak 2001 hingga 2007.


16 September 2008
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mengakhiri perbedaan persepsi mengenai biaya yang bisa diklaim sebagai ongkos prodviksi minyak dan gas atau cost recovery. Rencananya, pemerintah akan membuat peraturan pemerintah yang bakal merinci biaya apa saja yang bisa diklaim sebagai cost recovery.
2.3 Situasi Pembagian Tabung Gas di Lingkungan Penulis
  • Apakah di RT ini sudah diadakan pembagian LPG ? (Ya/ Tidak) pembagian tabung gas
  • Apakah anda tahu bagaimana cara mengoperasikan LPG ? (Ya/ Tidak)
  • pemasangan lpg
  • Apakah anda tahu bagaimana cara mengoperasikan kompor gas ? (Ya/ Tidak)
  • penggunaan kompor
  • Apakah menggunakan LPG lebih murah daripada menggunakan minyak tanah ? (Ya/ Tidak)
  • lebih murahkah
  • Apakah LPG lebih efektif ? (Ya/ Tidak)
  • lebih efektifkah
  • Adakah penyuluhan mengenai pemakaian LPG ? (Ya/ Tidak)
  • adakah penyuluhan
  • Adakah brosur mengenai pemakaian LPG ? (Ya/ Tidak)
  • adakah brosur
  • Jika ada brosur, apakah cukup jelas petunjuk yang ada di brosur itu ? (Ya/ Tidak)
  • jelaskah
  • Apakah anda sempat memeriksa kondisi tabung LPG dan kompornya pada saat di bagikan? (Ya/ Tidak)
  • diperiksa
  • Setujukah Anda dengan kebijakan ini?
  • stujukah
2.4 Kelebihan Pembagian Tabung Gas
(2.4.1) Menghemat APBN pemerintah
Untuk menutupi permintaan masyarakat yang tinggi, pemerintah mengimpor minyak. Harga minyak dunia jauh lebih tinggi dari harga minyak di Indonesia, sehingga pemerintah menutup selisih tersebut dengan memberi subsidi, salah satunya adalah subsidi minyak tanah. Program ini, menurut Menteri ESDM, akan bisa menurunkan subsidi minyak tanah dari sekitar Rp 35 trilyun menjadi 17,5 trilyun (http://www.presidenri.go.id, 24 Agustus 2007) atau terjadi penghematan uang negara sebesar Rp 17,5 trilyun per tahun. Jumlah yang sangat besar dan dapat dialihkan ke sektor lain yang membutuhkan seperti sektor pendidikan.
(2.4.2) Gas LPG Lebih Ramah Lingkungan
Relatif lebih bersih dan berpolusi lebih ringan dibandingkan dengan bahan bakar minyak tanah. Hasil pembakarannya tidak banyak menghasilkan asap hitam (CO2 dan CO).
(2.4.3) Lebih Hemat
Penghematan juga terjadi pada sisi konsumen atau masyarakat, yaitu penghematan senilai Rp 20.000 hingga Rp 25.000 per bulan per kepala keluarga, yang didapatkan dari hitungan jika menggunakan minyak tanah satu liter setara dengan 0,4 kg LPG (http://www.antara.co.id/catidx/?ch=NAS, 13 Agustus 2007).
Sebetulnya pemakaian LPG sekarang sangat jauh lebih murah. Kita kalkulasikan harga minyak tanah sekarang 7000/L X 30 hari= 210.000/bulan. Sedangkan LPG tabung kecil Rp16.000,00 (Bisa habis dalam waktu 1 minggu) X 5(Minggu)=80000/bulan.
Tabel Perbandingan Jenis Energi dengan Nilai Rupiah yang dikeluarkan dalam Konsumsi Rumah Tangga Sehari-hari Masyarakat Kita.
Pemakaian
Jenis Energi
LPG 3 kg
LPG 15 kg
Minah (l)
Briket (kg)
Kg atau liter/hari
0,6
0,6
1,5
6
Harga (Rp) / Kg
2.800,-
2.500,-
4.000,-
900,-
Rupiah / Hari
1.680,-
1.500,-
6.000,-
5.400,-











Hal
Jenis Energi
LPG 3 kg
LPG 12 kg
Minah (l)
Briket (kg)
Perawatan Kompor/ Tabung
Mudah
Mudah
Sulit
Mudah
Distribusi
Mudah
Mudah
Langka
Langka



Catatan:
-        Untuk tabung 3 Kg adalah dengan harga Rp.14.000,- / tabung. Asumsi pemakaian adalah untuk 5 hari penggunaan.
-        Untuk tabung 12 Kg adalah dengan harga Rp. 52.250,- / tabung. Asumsi pemakaian adalah untuk 21 hari penggunaan.
-        Eceran minyak tanah untuk warung / toko dengan harga Rp. 4.000,- / liter. Asumsi pemakaian untuk 1 hari adalah 1,5 liter
-        Eceran briket batubara dengan harga Rp. 900,- / Kg. Asumsi pemakaian untuk 1 hari adalah 6 Kg.
(2.4.4) Indonesia Kaya akan Gas Alam
Cadangan gas di perut bumi Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan cadangan minyak bumi. Dengan demikian, ada penghematan pemakaian minyak bumi demi keberlanjutan sumberdaya energi di masa yang akan datang.
(2.4.5) Lebih Efektif
Penggunaan gas lebih efektif karena lebih cepat panas dan mudah menyalakannya sehinnga tidak menyita waktu dalam pemakaiannya.
2.5 Kekurangan Pembagian Tabung Gas
(2.5.1) Harga Tabung Gas 12 kg Naik
Masyarakat yang telah merasakan manfaat tabung gas 3 kg akan beralih ke 12 kg karena bertahan lebih lama dan harganya sama (Rp4.250/kg). Sehingga pemerintahan kewalahan menghadapi permintaan gas LPG 15 kg, akhirnya pada tanggal 1 Juli lalu Pertamina terpaksa menaikkan harga jual gas LPG 15 kg sebesar 23% menjadi Rp63 ribu atau Rp5.250 /kg. Pertamina beralasan bahwa biaya operasional dan distribusi pascapenaikan harga BBM menjadi naik sehingga Pertamina harus menaikkan harga jual LPG 12 kg.
Harga LPG sulit turun kembali karena pertamina tidak mendapat subsidi dari pemerintahan untuk LPG 12kg.          Pemerintah hanya menyubsidi gas  ukuran 3kg sehingga Pertamina sebagai persero yang tentunya mencari profit merasa berhak untuk menaikkan harga jual gas LPG 12 kg.
(2.5.2) Pertamina Mengalami Kerugian
Meskipun telah menaikkan harga, ironisnya Pertamina akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi untuk tahun ini dalam penjualan gas LPG 12 kg. Untuk tahun 2006 saja Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp3 triliun dan tahun 2007 mengalami lonjakan kerugian menjadi Rp7 triliun untuk penjualan gas LPG 12 kg.
Hal ini bisa terjadi karena harga gas LPG di pasar internasional CP Aramco sudah mencapai US$830/MT atau sebesar Rp10.140/kg sehingga Pertamina terpaksa menyubsidi sebesar Rp4.890/kg. Memang beban yang cukup berat bagi Pertamina untuk tetap menjual harga LPG 12 kg jauh di bawah harga pasar saat ini. Pertamina tidak ada untung sehingga sulit untuk meningkatkan pelayanan produk gas LPG.
(2.5.3) Banyak Terjadi Penolakan dari Masyarakat
Antara lain di sebabkan oleh:
1. Masyarakat yang sudah merasa nyaman menggunakan minyak tanah merasa terusik kenyamanannya
2. Kompor gas dengan bahan bakar elpiji kurang akrab bagi sebagian besar masyarakat perdesaan, khususnya masyarakat miskin.
3. Adanya ketakutan yang berlebihan bahwa kompor gas mudah meledak dan terbakar.
4. Kekhawatiran juga banyak dirasakan oleh para agen dan pengecer minyak tanah dan tentu saja para pembuat kompor minyak tanah. Terbayang di hadapan mereka kalau akan kehilangan pekerjaan bila program konversi jadi dilaksanakan
5. Banyak warga tetap enggan menggunakan kompor gas karena khawatir      penghasilannya tak selalu cukup untuk membeli isi ulang elpiji.
6. Kemungkinan masyarakat akan kembali pada kebiasaan lama, yaitu kebiasaan menggunakan kayu bakar dan minyak tanah yang mampu merugikan bagi diri  sendiri.
(2.5.4) Beresiko Terjadi Ledakan
Kurangnya sosialisasi dari pemerintah menyebabkan kesalahan dalam pemasangan kompor dan tabung yang akhirnya menyebabkan ledakan tabung gas yang sangat merugikan. Contohnya gambar disamping yang merupakan foto peristiwa ledakan tabung gas di Palu, 26 Agustus 2007.
(2.5.5) Terancam Gagal karena Kurangnya Sosialisasi
Sosialisasi yang telah berjalan selama ini hanya sebatas sosialisasi di media massa. Sosialisasi kurang melibatkan para stakeholder, termasuk masyarakat, bahkan Pertamina sendiri tidak dilibatkan dalam sosialisasi (http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=139973, 8 Agustus 2007). Yang dilakukan pemerintah hanya menayangkan iklan berdurasi 1-2 menit yang kurang efektif dan persuasif.
(2.5.6) Penyalahgunaan
Akibat tidak siapnya masyarakat menggunakan tabung gas, mereka menjualnya pada orang yang hendak menggunakan sehingga mereka tetap mencari minyak tanah dan terjadi kelangkaan minyak tanah dimana-mana.
(2.5.7) Kerusakan Hutan
Ada kemungkinan masyarakat akan kembali pada kebiasaan lama, yaitu menggunakan kayu bakar untuk keperluan memasak. Bila ini terjadi, ada kekhawatiran baru akan munculnya kerusakan hutan karena menjadi objek penebangan untuk keperluan kayu bakar tersebut.
BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
3.1 Kesimpulan
Penggunaan kompor gas memiliki banyak kelebihan dibanding kekurangannya (efektif, efisien, dan ramah lingkungan). Namun, masyarakat Indonesia masih sangat sulit untuk menerima perubahan, terutama masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini diperburuk dengan kurangnya sosialisasi dari pemerintah.
3.2 Rekomendasi untuk Pemerintah
1. Regulasi
Pemerintah seharusnya menetapkan aturan yang jelas tentang posisi gas LPG 12 kg ini. Apakah LPG 12 kg ini harga jualnya ditetapkan pemerintah seperti BBM bersubsidi atau dilepas ke pasar mengikuti harga pasar yang terjadi. Seharusnya pemerintah tidak tinggal diam dengan masalah ini karena LPG 12 kg ini yang paling banyak digunakan masyarakat luas.
2. Sosialisasi
Bahwa Pemerintah harus melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak takut untuk menggunakan gas LPG. Sarana sosialisasi yang sampai saat ini belum ditempuh oleh Pemerintah adalah memanfaatkan sumber daya yang ada di suatu daerah. Misalnya, memanfaatkan guru untuk melakukan sosialisasi. Karena cara ini lebih efektif untuk melakukan pendekatan ke masyarakat jika dibandingkan membuat iklan yang hanya berdurasi 1-2 menit.
3. Pendekatan Partisipatif
Paradigma baru pembangunan di Indonesia adalah menggunakan pendekatan partisipatif. Masyarakat dilibatkan dalam semua tahapan pembangunan di daerahnya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, hingga pemantauan. Termasuk kebijakan pembagian tabung gas ini.
4. Pendekatan Persuasif
Dengan berbagai strategi, pemerintah harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa penggunaan kompor gas adalah lebih menguntungkan daripada kompor minyak tanah atau kayu bakar. Yakinkan bahwa pemakaian gas lebih mudah, murah, bersih, dan aman. Kalau masyarakat merasa membutuhkan kompor gas dan elpiji, maka mereka akan mencari dan membelinya dengan kesadaran sendiri, tanpa harus diberi gratis, kecuali yang benar-benar tidak mampu. Kalau masyarakat sudah merasa nyaman menggunakan kompor gas, pasokan minyak tanah akan menurun secara alamiah tanpa gejolak di tengah masyarakat.
5. Jaga Pasokan LPG
Untuk daerah yang sudah ditarik minyak tanah, pelayanan distribusi tabung ukuran 3 Kg harus dengan konsekuen di jalankan dimana jangan sampai terjadi kelangkaan untuk stoknya.
3.5 Rekomendasi untuk Masyarakat
1. Menggunakan LPG dengan Aman
Kebanyakan ledakan terjadi karena human error. Maka, sangat penting untuk mengetahui cara menggunakan LPG dengan aman, diantaranya:
a)    Kompor dan tabung gas ditempat yang datar dan di ruangan yang memiliki sirkulasi udara yang baik
b)    Tabung Elpiji diletakkan sejauh mungkin dari kompornya tau sumber api lainnya
c)    Pasang Regulator pada katup tabung Elpiji(posisi knob regulator mengarah kebawah). Pastikan regulator tidak dapat terlepas dari katup tabung Elpiji
d)    Periksa kemungkinan kebocoran gas dari tabung, kompor, selang maupun regulatornya. Apabila terjadi kebocoran akan tercium bau khas Elpiji
e)    Kompor Elpiji siap dan aman untuk digunakan
2. Mengatasi Kebocoran
a)    Akan tercium bau khas gas Elpiji yang menyengat
b)    Lepaskan regulator & bawa gas Elpiji keluar ruangan & letakkan di tempat terbuka 3. Jangan menyalakan listrik
c)    Jangan menghidupkan api
d)    Bawa tabung gas Elpiji ke Pangkalan atau Agen Gas Elpiji
3. Jangan Takut Menggunakan LPG
Pertamina menjamin kualitas LPG (sertifikasi produk sesuai SK Dirjen Migas Nomor 25 K/36/DDJM/1990 tanggal 14 mei 1990). Tabung gas Elpiji memenuhi standard Safety SNI 19-1452-2001. Tabung Gas Elpiji yang diproduksi sesuai standard dilengkapi:
  1. Katup pengaman (safety valve) yang akan membuka sendiri pada tekanan 8 kg/cm2
  2. Design tekanan maksimum tabung 110 kg/cm2 sedangkan tekanan gas Elpiji dalam tabung berkisar 5-6 kg/cm2
  3. Setiap kali tabung gas Elpiji akan diisi ulang di FP Filling Plant Pertamina, SPPBE/SPPEK tabung tersebut diperiksa akan kelayakan edarnya.
  4. Setiap tabung gas Elpiji mempunyai masa edar 5 tahun sejak diproduksi dan kemudian setelah 5 tahun akan di uji ulang secara menyeluruh. Apabila kondisi tabung masih laik edar maka tabung tersebut akan diedarkan dan diisi gas Elpiji hingga 5 tahun mendatang. Akan tetapi jika sebelum 5 tahun menunjukkan tanda-tanda tidak layak edar (tabung berkarat penyok, bocor), tabung tersebut akan ditarik dan dilakukan pengujian ulang.
3.4 Daftar Pustaka
http://blog.its.ac.id/masduqi/2007/11/08/pendekatan-partisipatif-dalam-konversi-minyak-tanah
http://teguhimanprasetya.wordpress.com/category/ekonomi-pembangunan/
http://zahidayat.wordpress.com/2007/08/26/energi-untuk-kaum-miskin/
http://agenlpg3kg.blogspot.com/2008_03_01_archive.html
http://infocondet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=2
http://wahdisblog.blogspot.com/2008/04/kenaikan-harga-minyak-dunia-yang-telah.html
http://zakyalhamzah.blogspot.com/2008/04/pengawasan-mutu-kompor-dan-tabung-gas.html
http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?ID=5623

Berdirinya Kesultanan Islam di Indonesia

Berdirinya Kesultanan Islam di Indonesia

Kesultanan Samudra Pasai
Tahun 1128 ada seorang laksamana Mesir yang ditugaskan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan merebutnya dari para pedagang Gujarat. Namanya adalah Nazimuddin al Kamil. Demi tujuannya itu, ia mendirikan kerajaan di Sumatera Utara. Lalu berdirilah kerajaan tersebut dengan nama Samudra Pasai.
Kesultanan Malaka
Pada abad ke 15 M terjadi perang saudara di Majapahit yaitu Perang Paregreg. Sehingga salah satu pangeran Majapahit yang bernama Paramisora melarikan diri dari Blambangan (Banyuwangi) ke Tumasik (Singapura). Karena dirasa tak aman, dia pindah ke Semenanjung Malaka. Lalu dibantu oleh petani dan nelayan setempat, dia pun mendirikan Kerajaan Malaka. Karena perdagangan di sana didominasi oleh para pedagang Islam, maka pengaruh Islam di daerah tersebut mejadi sangat besar. Paramisora pun akhirnya memutuskan untuk menganut Agam Islam dan berganti nama menjadi Iskandar Syah.
Kesultanan Aceh
Berdasarkan Bustanusslatin (1637M) karangn Nuruddin Ar-Raniri yang berisi silsilah sultan-sultan Aceh, dan berdasarkan berita-berita orang Eropa, diketahui bahwa Kerajaan Aceh berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Pedir.
Kesultanan Aceh berdiri menjelang keruntuhan dari Samudera Pasai yang pada tahun 1360 ditaklukkan oleh Majapahit hingga kemundurannya di abad ke-14. Kesultanan Aceh terletak di utara pulau Sumatera dengan ibu kota Kutaraja (Banda Aceh) dengan sultan pertamnya adalah Sultan Ali Mughayat Syah yang dinobatkan pada pada Ahad, 1 Jumadil awal 913 H atau pada tanggal 8 September 1507.
Kesultanan Demak
Terdapat beberapa penyebab terdirinya Kesultanan Demak, yang beberapa diantaranya adalah :
-          Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis sehingga para pedagang Islam mencari persinggahan lain dan perdagangan baru
-          Raden Patah yang mendirikan Demak merupakan keturunan Brawijaya V, Raja Majapahit dari perkawinannya dengan Putri Campa yang beragama Islam
-          Raden Patah didukung oleh para wali yang sangat dihormati
-          Patih-patih dari daerah pesisir banyak yang tidak puas dengan Kerajaan Majapahit dan mendukung Raden Patah sebagai hasil dari ketidakpuasannya tersebut
-          Mundur dan hancurnya Kerajaan Majapahit karena Perang Paregreg
-          Pusaka keratin Majapahit sebagai lambing pemegang kekuasaan diberikan kepada Raden Patah, sehingga beliau menjadi penerus sah dari Kerajaan Majapahit dan sebagai ganti Majapahit yang telah hancur, mendirikan Kesultanan Demak yang bernafaskan Islam.


Kesultanan Banten
Pada abad ke 15 M, Fatahillah berhasil menduduki Banten dan berkuasa di daerah tersebut. Adapun Cirebon diserahkan kepada putranya yang bernama Pangeran Pasarean. Pada tahun 1522, Pangeran Pasarean wafat, sehingga Fatahillah mengambil alih Cirebon dan Banten ia serahkan kepada putranya, Hasanuddin, yang dikenal sebagai sultan pertama di Banten.
Kesultanan Mataram
Setelah Demak runtuh, pusat pemerintahannya dipindahkan ke Pajang dan menjadi Kesultanan Pajang dengan raja pertama Sultan Hadiwijaya. Pada saat itu, Demak hanya sebagai kadipaten yang dipimpin oleh Arya Pangiri. Lalu Arya pangiri di bunuh oleh Kiai Gede Pamanahan yang kemudian mendapat imbalan dari Sultan Hadiwijaya berupa daerah Mataram. Dalam waktu singkat Mataram berkembang pesat dan kemudian Pajang direbut Mataram, pusat pemerintahan pun dipindah ke Mataram, lahirlah Kesultanan Mataram.
Kesultanan Gowa dan Tallo
Pada awalnya di Sulawesi Selatan berdiri beberapa kerajaan, sampai beberapa diantara mereka bersati membentuk kerajaan besar, salah satunya adalah Kerajaan Gowa dan Tallo. Kerajaan Gowa dan Tallo menjadi kerajaan Islam karena dakwah dari Datuk Ri Bandang dan Datuk Sulaiman dari Minangkabau.
Kesultanan Ternate dan Tidore
Kerajaan Tidore pada mulanya merupakan persekutuan dari beberapa kerajaan kecil dalam kelompok Uli Siwa yang dipimpin Tidore dan beranggotakan pulau-pulau Makayan, Jailolo, Halmahera, dan pulau-pulau di dekat Papua.
Pulau Gapi (kini Ternate) mulai ramai di awal abad ke-13, penduduk Ternate awal merupakan warga eksodus dari Halmahera. Awalnya di Ternate terdapat 4 kampung yang masing - masing dikepalai oleh seorang momole (kepala marga), merekalah yang pertama – tama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari segala penjuru mencari rempah – rempah. Penduduk Ternate semakin heterogen dengan bermukimnya pedagang Arab, Jawa, Melayu dan Tionghoa. Oleh karena aktifitas perdagangan yang semakin ramai ditambah ancaman yang sering datang dari para perompak maka atas prakarsa momole Guna pemimpin Tobona diadakan musyawarah untuk membentuk suatu organisasi yang lebih kuat dan mengangkat seorang pemimpin tunggal sebagai raja.
Tahun 1257 momole Ciko pemimpin Sampalu terpilih dan diangkat sebagai Kolano (raja) pertama dengan gelar Baab Mashur Malamo (1257-1272). Kerajaan Gapi berpusat di kampung Ternate, yang dalam perkembangan selanjutnya semakin besar dan ramai sehingga oleh penduduk disebut juga sebagai “Gam Lamo” atau kampung besar (belakangan orang menyebut Gam Lamo dengan Gamalama). Semakin besar dan populernya Kota Ternate, sehingga kemudian orang lebih suka mengatakan kerajaan Ternate daripada kerajaan Gapi. Di bawah pimpinan beberapa generasi penguasa berikutnya, Ternate berkembang dari sebuah kerajaan yang hanya berwilayahkan sebuah pulau kecil menjadi kerajaan yang berpengaruh dan terbesar di bagian timur Indonesia khususnya Maluku
Pada saat itu, baik Ternate maupun Tidore sangat membenci Portugis yang memonopoli perdaganan di Maluku, sehingga kedatangan Belanda pada saat itu disambut dengan baik oleh keduanya. Pada kenyataannya Belanda malah lebih kejam dari Portugis, dimana aturan-aturan monopoli mereka lebih berat dari Portugis. Bertahun-tahun (1635-1780) Ternate dan Tidore berusah mengusir Belanda, tetapi hasilnya nihil. Hingga pada akhir abad ke 17 M Inggris datang ke Maluku. Sultan Nuku dari Tidore berhasil mengadu domba Inggris dan Belanda sehingga mereka dapat diusir dari Tidore. Tahun 1801 Sultan Nuku menyerang Ternate sehingga Ternate dan Tidore bersatu.
Kesimpulan
Faktor-faktor yang menyebabkan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam (kesultanan) di Indonesia antara lain:
-          Pendirian kesultanan dengan tujuan menguasai perdagangan di daerah tersebut.
-          Bekas bangsawan kerajaan hindu-buddha mendirikan kerajaan dibantu oleh masyarakat dan karena pengaruh Islam saat itu sangat besar, kerajaan itu berganti ‘format’ menjadi kesultanan
-          Sistem monopoli Portugis yang membuat pedagang Islam pindah tempat, kemudian tempat yang disinggahi para pedagang berkembang pesat menjadi kerajaan Islam yang besar
-          Perkawinan bangsawan dengan bangsawan beragama Islam
-          Ketidakpuasaan masyarakat pada system hindu-buddha sehingga mendukung kerajaan Islam
-          Jatuhnya kerajaan-kerajaan hindu-buddha
-          Hasil perebutan wilayah dengan Portugis
-          Letak suatu kerajaan yang strategis dan sering dilewati pedagang Islam
-          Bersatunya kerajaan-kerajaan kecil menjadi kerajaan besar yang kemudian mendapat dakwah dari sunan-sunan dan menjadi kerajaan Islam (kesultanan)

Penyebab Kejayaan dan Kemunduran Kerajaan Hindu - Buddha

  1. 1. Kerajaan Kutai
    1. a. Penyebab Kejayaan
1)      Asmawarman naik tahta. Pada masa pemerintahannya wilayah kekuasaan Kutai diperluas lagi.
2)      Naik tahtanya Raja Mulawarman, yang dapat membuat rakyat hidup tenteram dan sejahtera.
  1. b. Penyebab Kemunduran
Belum ditemukan sumber sejarah yang menceritakan runtuhnya kerajaan Kutai.

  1. 2. Kerajaan Tarumanegara
    1. a. Penyebab Kejayaan
Raja Purnawarman telah memerintah untuk menggali satu saluran air. Penggalian saluran air ini sangat besar artinya, karena merupakan pembuatan saluran irigasi untuk memperlancar pengairan sawah-sawah pertanian rakyat. Hasil pertanian tersebut memajukan perekonomian.
  1. b. Penyebab Kemunduran
Serangan dari Kerajaan Sriwijaya yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Pajajaran.
  1. 3. Kerajaan Sriwijaya
    1. a. Penyebab Kejayaan
1)      Letaknya yang strategis di Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Hal ini mendorong Kerajaan Sriwiijaya untuk berkembang pesat sebagai negara maritim.
2)      Kemajuan kegiatan perdagangan antara India dan Cina yang melintasa Selat Malaka sehingga membawa keuntungan yang terbesar bagi Sriwijaya.
3)      Keruntuhan Kerajaan Funan di Vietnam Selatan akibat serangan Kerajaan Kamboja memberikan kesempatan bagi perkembangan Sriwijaya sebagai negara maritim (sarwajala), yang selama abad ke-6 dipegang oleh Kerajaan Funan.
  1. b. Penyebab Kemunduran
1)      Serangan Raja Dharmawangsa pada tahun 990 M. Ketika itu yang berkuasa di Sriwijaya adalah Sri Sudamani Warmadewa. Walaupun serangan ini tidak berhasil, tetapi telah melemahkan Sriwijaya.
2)      Serangan dari Kerajaan Colamandala yang diperintah oleh Raja Rajendracoladewa pada tahun 1023 dan 1030. Serangan ini ditujukan ke Semenanjung Malaka dan berhasil menawan raja Sriwijaya. Serangan ketiga dilakukan pada tahun 1068 M dilakukan oleh Wirarajendra, cucu Rajendracoladewa.
3)      Pengiriman ekspedisi Pamalayu atas perintah Raja Kertanegara, 1275-1292, yang diterima dengan baik oleh Raja Melayu (Jambi),, Mauliwarmadewa, semakin melemahkan kedudukan Sriwijaya.
4)      Kedudukan Kerajaan Sriwijaya makin terdesak karena munculnya kerajaan-kerajaan besar yang juga memiliki kepentingan dalam dunia perdagangan, seperti Kerajaan Siam di sebelah utara. Kerajaan Siam memperluas kekuasaanya ke arah selatan dengan menguasai daerah-daerah di Semenanjung Malaka.
5)      Jatuhnya Tanah Genting Kra ke dalam kekuasaan Kerajaan Siam yang mengakibatkan kegiatan pelayaran perdagangan di Kerajaan Sriwijaya semakin berkurang.
6)      Dari daerah timur, Kerajaan Sriwijaya terdesak oleh perkembangan Kerajaan Singasari yang pada waktu itu diperintah oleh Raja Kertanegara.
7)      Para pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan di Kerajaan Sriwijaya semakin berkurang, karena daerah-daerah strategis yang pernah dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya telah jatuh ke kekuasaan raja-raja sekitarnya.
8)      Serangan Kerajaan Majapahit dipimpin Adityawarman atas perintah Mahapatih Gajah Mada pada tahun 1477 yang mengakibatkan Sriwijaya menjadi taklukan Majapahit.
9)      Muncul dan berkembangnya kerajaan Islam Samudera Pasai yang mengambil alih posisi Sriwijaya.
  1. 4. Kerajaan Mataram
    1. a. Penyebab Kejayaan
1)      Naik tahtanya Sanjaya yang sangat ahli dalam peperangan
2)      Pembangunan sebuah waduk Hujung Galuh di Waringin Sapta (Waringin Pitu) guna mengatur aliran Sungai Berangas, sehingga banyak kapal dagang dari Benggala, Sri Lanka, Chola, Champa, Burma, dan lain-lain datang ke pelabuhan itu.
3)      Pindahnya kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang didasari oleh:
a)      Adanya sungai-sungai besar, antara lain Sungai Brantas dan Bengawan Solo yang sangat memudahkan bagi lalu lintas perdagangan.
b)      Adanya dataran rendah yang luas sehingga memungkinkan penanaman padi secara besar-besaran.
c)      Lokasi Jawa Timur yang berdekatan dengan jalan perdagangan utama waktu itu, yaitu jalur perdagangan rempah-rempah dari Maluku ke Malaka.
  1. b. Penyebab Kemunduran
1)      Wafatnya Raja Sanna sehingga kerajaan Mataram menjadi pecah dan kebingungan.
2)      Pernikahan Raja Pramodhawardhani dengan Rakai Pikatan yang beragama Hindu yang kontroversial sehingga menimbulkan berbagai pemberontakan.
3)      Serangan dari Raja Wurawari yang bekerja sama dengan Sriwijaya saat Raja Airlangga berada di Jawa meminang putri Dharmawangsa.
  1. 5. Kerajaan Kediri
  1. a. Penyebab Kejayaan
1)      Naik tahtanya Jayabaya sebagai raja yang mempersatukan Kerajaan Kediri dengan Kerajaan Jenggala.
2)      Seni sastra yang berkembang pesat, yang disebabkan oleh:
a)      Adanya pujangga-pujangga yang pandai
b)      Adanya perlindungan terhadap para pujangga
c)      Penghormatan kepada raja melalui hasil sastra
d)     Adanya kebebasan berpikir dalam mengembangkan kesusastraan
  1. b. Penyebab Kemunduran
1)      Raja Kertajaya mengurangi hak-hak kaum Brahmana. Sehingga Kaum Brahmana banyak yang lari dan minta bantuan ke Tumapel untuk melawan Kerajaan Kediri.
2)      Pada tahun 1222 terjadi Perang Ganter antara Ken Arok dengan Kertajaya (Raja Kediri saat itu). Ken Arok dengan bantuan para brahmana berhasil mengalahkan Kertajaya di Ganter (Punjon, Malang). Dengan demikian berakhirlah riwayat Kerajaan Kediri.
  1. 6. Kerajaan Singasari
    1. a. Penyebab Kejayaan
1)      Melaksanakan Politik dalam negeri untuk menstabilkan pemerintahan, antara lain:
a)      Memecat Mapatih Raganatha
b)      Mengangkat Banyak Wide
c)      Mengangkat Jayakatwang menjadi raja kecil di Kediri untuk menghidari perselisihan Kertanegara dengan keturunan Raja Kediri
d)     Mengambil Ardharaja, putra Jayakatwang, sebagai menantu.
e)      Mengambil Raden Wijaya, cucu Mahisa Cempaka, sebagai menantu.
f)       Memperkuat angkatan perang, baik prajurit darat maupun laut, lengkap dengan segala persenjataannya.
g)      Menumpas pemberontakan Bhayaraja tahun 1270 dan Mahesa Rangkah tahun 1280.
h)      Mengangkat seorang kepala agama Buddha dan seorang brahmana untuk mendampingi raja.
2)      Melaksanakan Politik luar negeri antara lain
a)      Stabilisasi daerah-daerah di Nusantara, dalam arti mempersatukan seluruh Nusantara yang dipimpin Kerajaan Singasari.
b)      Mengurangi pengaruh dari dua kerajaan besar yang merupakan lawan-lawan politik Singasari, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Cina Mongol.
  1. b. Penyebab Kemunduran
1)      Memandang Cina Mongol sebagai saingan dengan menolak utusan Cina Mongol dan mempermalukannya. Sehingga Cina-Mongol menyerang Singasari.
2)      Ketika tentara Mongol hendak menyerang, pasukan Singasari disiagakan dan dikirim ke berbagai daerah di Laut Jawa dan Laut Cina Selatan sehingga pertahanan di ibu kota lemah.
3)      Penyerangan pasukan Kediri yang kemudian berhasil menduduki istana dan membunuh Kertanegara.
  1. 7. Kerajaan Bali
    1. a. Penyebab Kejayaan
1)      Naik tahtanya Dharmodayana. Pada masa pemerintahnnya, system pemerintahan Kerajaan Bali semakin jelas.
2)      Perkawinan antara Dharma Udayana dengan Mahendradata yang merupakan putri dari raja Makutawangsawardhana dari Jawa Timur, sehingga kedudukan Kerajaan Bali semakin kuat.
  1. b. Penyebab Kemunduran
1)      Patih Kebo Iwa yang berhasil dibujuk untuk pergi ke Majapahit, sesampainya di Majapahit Kebo Iwa dibunuh.
2)      Patih Gajah Mada yang berpura-pura menyerah dan minta diadakan perundingan di Bali, lalu ia menangkap raja Bali yaitu Gajah Waktra sehingga kerajaan Bali berada di bawah kekuasaan Majapahit.

  1. 8. Kerajaan Majapahit
  1. a. Penyebab Kejayaan
1)      Letak Majapahit secara geografis sangat baik, yaitu di tengah-tengah jalur perdagangan internasional antara Maluku dan Malaka, sehingga lebih mudah berperan, khususnya dalam bidang politik dan ekonomi.
2)      Pusat kerajaan di tepi sungai besar, yaitu di tempat terpecahnya Sungai Brantas menjadi Kali Porong dan Kali Mas, serta mudah dilayari sehingga hubungan dengan daerah luar sangat mudah.
3)      Tanahnya subur dan banyak mengahasilkan buah-buahan, serta hasil peratanian yang sebagian untuk komoditas ekspor.
4)      Munculnya tokoh negarawan yang cakap, contohnya Raden Wijaya.
5)      Tidak adanya saingan kerajaan di Nusantara ketika Kerajaan Majapahit mulai berkembang.
6)      Tidak ada kerajaan besar di luar Indonesia yang dapat menjadi perintang bagi Majapahit. Kerajaan Colamandala di India dan Kerajaan Mongol di Cina terpecah belah setelah pemimpin besarnya meninggal.
  1. b. Penyebab Kemunduran
1)      Pemberontakan Ranggalawe sekitar awal abad 13.
2)      Diangkatnya Kalagemet sebagai raja. Kalagemet bukanlah raja yang cakap. Sebagian waktunya hanya digunakan untuk bersenang-senang dengan selir-selirnya di Istana Kapopongan.
3)      Pengaruh dari Mahapati pada Kalagemet. Mahapati adalah seorang pejabat tinggi yang ambisius. Akibatnya muncul beberapa pemberontakan.
4)      Peristiwa Sunda yang terjadi 1351 M. Peristiwa itu berawal dari usaha Raja Hayam Wuruk untuk meminang putrid dari Pajajaran. Lalu, timbul perselisihan paham antara Gajah Mada dan pimpinan laskar Pajajaran yang mengakibatkan pertempuran.
5)      Peristiwa Bubat yang menggagalkan politik Gajah Mada, karena dengan adanya peristiwa Bubat, kerajaan Pajajaran tidak menjadi wilayah Majapahit. Bahkan kerajaan Pajajaran terus berkembang secara terpisah dari Majapahit.
6)      Tidak adanya pengganti Gajah Mada. Tidak ada kaderisasi.
7)      Gajah Mada sebagi Patih Amangkubumi memegang segala jabatan yang penting, ia tidak memberi kesempatan generasi penerus untuk tampil, sehingga setelah meninggalnya Gajah Mada tidak ada penggantinya yang cakap dan berpengalaman.
8)      Perang saudara yang dikenal sebagi Perang Paregreg antara Wikramawardhana dengan Wirabhumi. Perang saudara ini melemahkan kekuasaan Majapahit sehingga banyak wilayah kekuasaannya yang melepaskan diri.

UUD 1945 Amandemen IV

PERUBAHAN KEEMPAT
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan :
(a)    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada Tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada Tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat ;
(b)    Penambahan bagian ahkir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat, “Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.”
(c)    Pengubahan penomoran Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 25E Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 25A.
(d)    Penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan penghapusan substansi Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara;
(e)    Pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23 D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4); Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut.
Pasal 2
(1)    Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang pilih melalui pemilihan umum dan daitur lebih lanjut dengan undang-undang.
Pasal 6A
(4)    Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 8
(3)    Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tigapuluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya.
Pasal 11
(1)    Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
Pasal 16
Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutanya diatur dalam undang-undang.
BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Dihapus.
Pasal 23B
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 23D
Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.
Pasal 24
(3)    Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
BAB XIII
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pasal 31
(1)    Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2)    Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
(3)    Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
(4)    Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari aggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
(5)    Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Pasal 32
(1)    Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan mesyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya.
(2)    Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
BAB XIV
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 33
(4)    Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5)    ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Pasal 34
(1)    Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
(2)    Negara   mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
(3)    Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
(4)    Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Pasal 37
(1)    Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(2)    Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
(3)    Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(4)    Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya limapuluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(5)    Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
ATURAN PERALIHAN
Pasal I
Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
Pasal II
Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
ATURAN TAMBAHAN
Pasal I
Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.
Pasal III
Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.
Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia , dan mulai berlaku  pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2002
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
K e t u a,
Prof. Dr. H. M. Amien Rais
Wakil Ketua,
Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
Wakil Ketua,
Ir. Sutjipto
Wakil Ketua,
Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.
Wakil Ketua,
Drs. H. M. Husnie Thamrin
Wakil Ketua,
Drs. H. Oesman Sapta
Wakil Ketua,
Komjen Pol. Drs. Posma Lumban Tobing

Wakil Ketua,
Drs. H. A. Nazri Adlani

UUD 1945 Amandemen III



/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
PERUBAHAN KETIGA
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,



Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3) dan (4); Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3) dan (5); Pasal 7A, Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7); Pasal 7C, Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Pasal 11 Ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4), Bab VIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3) dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3) dan (4); Bab VIIB, Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6);Pasal 23 Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2), Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3) dan (4); dan Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:


Pasal 1

(2)    Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang     Dasar.
(3)    Negara Indonesia adalah negara hukum.


Pasal 3

(1)    Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-    Undang Dasar.
(3)    Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(4)    Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau     Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.


Pasal 6

(1)    Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia     sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena     kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani     dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil     Presiden.
(2)    Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan
undang-undang.


Pasal 6A


(1)    Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh     rakyat.
(2)    Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau     gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan     umum.
(3)    Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari    lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua    puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah     provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
(5)    Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur     dalam undang-undang.


Pasal 7A


Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.


Pasal 7B


(1)    Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan    Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih     dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa,     mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden     dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa     pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,     atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden     tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(2)    Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah     melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat     sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi     pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3)    Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi     hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah     anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang     dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan     Rakyat.
(4)    Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-    adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan     puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh     Mahkamah Konstitusi.
(5)    Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil     Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap     negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;     dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi     syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat     menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian     Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(6)    Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk     memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari     sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
(7)    Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden     dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis     Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah     anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir,     setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan     penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.



Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.


Pasal 8

(1)    Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan     kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai     habis masa jabatannya.
(2)    Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu     enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk     memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.


Pasal 11

(2)    Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat     yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan     negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus     dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3)    Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-    undang.


Pasal 17

(4)    Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam     undang-undang.


BAB VIIA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

(1)    Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan     umum.
(2)    Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan     jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga     jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
(3)    Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
(4)    Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.


Pasal 22D


(1)    Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat     rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat     dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan     sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan     perimbangan keuangan pusat dan daerah.
(2)    Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang     berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan,     pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber     daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta     memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan     undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-    undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
(3)    Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-    undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan     daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber     daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak,     pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada     Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti
(4)    Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang     syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.



BAB VIIB
PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

(1)    Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan     adil setiap lima tahun sekali.
(2)    Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan     Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan     Perwakilan Rakyat Daerah.
(3)    Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan     anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
(4)    Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah     perseorangan.
(5)    Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat     nasional, tetap, dan mandiri.
(6)    Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.


Pasal 23


(1)    Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan     negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara     terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(2)    Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh     Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan     pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
(3)    Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran     pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah     menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.


Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.


Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.


BAB VIIIA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

(1)    Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara    diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
(2)    Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat,     Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan     kewenangannya.
(3)    Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan     sesuai dengan undang-undang.


Pasal 23F

(1)    Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat     dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan     oleh Presiden.
(2)    Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.


Pasal 23G

(1)    Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki     perwakilan di setiap provinsi.
(2)    Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan     undang-undang.


Pasal 24


(1)    Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk     menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
(2)    Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan     peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan     peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha     negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.



Pasal 24A


(1)    Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan     perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan     mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
(2)    Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,     profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
(3)    Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat     untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung     oleh Presiden.
(4)    Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
(5)    Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan     peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.



Pasal 24B


(1)    Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan     hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan     menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
(2)    Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang     hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
(3)    Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan     persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(4)    Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-    undang.



Pasal 24C


(1)    Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang     putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang     Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya     diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan     memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
(2)    Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan     Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden     menurut Undang-Undang Dasar.
(3)    Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang     ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah     Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
(4)    Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim     konstitusi.
(5)    Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,     negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap     sebagai pejabat negara.
(6)    Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan     lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.
Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (Lanjutan 2) tanggal 9 November 2001 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 November 2001



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA


Ketua,




Prof. Dr. H.M. Amien Rais



Wakil Ketua,

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita



Wakil Ketua,

Ir. Sutjipto






Wakil Ketua,

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.



Wakil Ketua,

Drs. H.M. Husnie Thamrin





Wakil Ketua,

Drs. H.A. Nazri Adlani



Wakil Ketua,

Agus Widjojo

PERUBAHAN KETIGA
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,



Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3) dan (4); Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3) dan (5); Pasal 7A, Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7); Pasal 7C, Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Pasal 11 Ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4), Bab VIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3) dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3) dan (4); Bab VIIB, Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6);Pasal 23 Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2), Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3) dan (4); dan Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:


Pasal 1

(2)    Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang     Dasar.
(3)    Negara Indonesia adalah negara hukum.


Pasal 3

(1)    Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-    Undang Dasar.
(3)    Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(4)    Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau     Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.


Pasal 6

(1)    Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia     sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena     kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani     dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil     Presiden.
(2)    Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan
undang-undang.


Pasal 6A


(1)    Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh     rakyat.
(2)    Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau     gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan     umum.
(3)    Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari    lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua    puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah     provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
(5)    Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur     dalam undang-undang.


Pasal 7A


Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.


Pasal 7B


(1)    Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan    Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih     dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa,     mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden     dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa     pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,     atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden     tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(2)    Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah     melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat     sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi     pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3)    Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi     hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah     anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang     dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan     Rakyat.
(4)    Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-    adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan     puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh     Mahkamah Konstitusi.
(5)    Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil     Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap     negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;     dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi     syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat     menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian     Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(6)    Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk     memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari     sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
(7)    Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden     dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis     Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah     anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir,     setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan     penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.



Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.


Pasal 8

(1)    Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan     kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai     habis masa jabatannya.
(2)    Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu     enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk     memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.


Pasal 11

(2)    Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat     yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan     negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus     dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3)    Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-    undang.


Pasal 17

(4)    Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam     undang-undang.


BAB VIIA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

(1)    Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan     umum.
(2)    Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan     jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga     jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
(3)    Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
(4)    Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.


Pasal 22D


(1)    Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat     rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat     dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan     sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan     perimbangan keuangan pusat dan daerah.
(2)    Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang     berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan,     pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber     daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta     memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan     undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-    undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
(3)    Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-    undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan     daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber     daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak,     pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada     Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti
(4)    Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang     syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.



BAB VIIB
PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

(1)    Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan     adil setiap lima tahun sekali.
(2)    Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan     Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan     Perwakilan Rakyat Daerah.
(3)    Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan     anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
(4)    Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah     perseorangan.
(5)    Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat     nasional, tetap, dan mandiri.
(6)    Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.


Pasal 23


(1)    Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan     negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara     terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(2)    Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh     Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan     pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
(3)    Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran     pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah     menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.


Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.


Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.


BAB VIIIA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

(1)    Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara    diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
(2)    Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat,     Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan     kewenangannya.
(3)    Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan     sesuai dengan undang-undang.


Pasal 23F

(1)    Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat     dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan     oleh Presiden.
(2)    Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.


Pasal 23G

(1)    Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki     perwakilan di setiap provinsi.
(2)    Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan     undang-undang.


Pasal 24


(1)    Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk     menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
(2)    Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan     peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan     peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha     negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.



Pasal 24A


(1)    Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan     perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan     mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
(2)    Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,     profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
(3)    Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat     untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung     oleh Presiden.
(4)    Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
(5)    Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan     peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.



Pasal 24B


(1)    Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan     hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan     menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
(2)    Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang     hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
(3)    Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan     persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(4)    Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-    undang.



Pasal 24C


(1)    Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang     putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang     Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya     diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan     memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
(2)    Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan     Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden     menurut Undang-Undang Dasar.
(3)    Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang     ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah     Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
(4)    Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim     konstitusi.
(5)    Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,     negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap     sebagai pejabat negara.
(6)    Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan     lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.
Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (Lanjutan 2) tanggal 9 November 2001 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 November 2001



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA


Ketua,




Prof. Dr. H.M. Amien Rais



Wakil Ketua,

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita



Wakil Ketua,

Ir. Sutjipto






Wakil Ketua,

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.



Wakil Ketua,

Drs. H.M. Husnie Thamrin





Wakil Ketua,

Drs. H.A. Nazri Adlani



Wakil Ketua,

Agus Widjojo